5 Kecamatan di Kalimantan Beli BBM Malaysia

"Setelah Indonesia merdeka 67 tahun, mereka belum pernah memperoleh BBM bersubsidi."

5 Kecamatan di Kalimantan beli BBM Malaysia.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Farid Wadjdy mengungkapkan masih ada lima kecamatan yang terletak di perbatasan langsung dengan Malaysia belum tersentuh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga penduduk di lima kecamatan itu terpaksa harus membeli BBM dari Malaysia.

"Ada lima kecamatan yang sampai hari ini, setelah Indonesia merdeka 67 tahun, belum pernah memperoleh BBM bersubsidi," kata Farid dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin 21 Mei 2012.

Lima kecamatan tersebut, antara lain Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan Kayan Selatan. Kelima kecamatan itu seluruhnya membeli langsung dari Malaysia dengan harga antara Rp15.000-20.000 per liter.

"Bila perbatasan ditutup oleh tentara Malaysia, wilayah tersebut tidak bisa mendapatkan BBM lagi," ujarnya.

Farid menjelaskan, pemerintah Kalimantan Timur secara khusus mengirimkan surat kepada BPH Migas untuk memberikan BBM subsidi khusus untuk lima kecamatan itu sebanyak 7.073 kiloliter dan solar 1.407 kiloliter.

Ia menuturkan, situasi ini dapat memengaruhi ketahanan nasional negara Indonesia. Sebab, Masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur merasa iri dengan situasi di Pulau Jawa yang dalam membeli BBM bersubsidi tanpa antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

"Wajar kalau masyarakat di Kalimantan merasa iri dengan masyarakat di pulau Jawa. Satu pemandangan di seluruh kabupaten kota di Jawa tidak ada antrean panjang. Paling hanya beberapa kendaraan dan berlangsung pelayanan 24 jam," tuturnya.

Tambah Kuota
Sementara itu, seluruh Gubernur se-Kalimantan sepakat untuk meminta tambahan kuota BBM bersubsidi untuk 2012 yang sangat kurang akibat adanya pengurangan kuota BBM bersubsidi.

Ketua Forum Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Kalimantan, Rudy Ariffin menjelaskan, pada 2011 kuota yang diterima Kalimantan sebesar 7,19 persen dari total kuota keseluruhan. Sedangkan pada 2012, kuota yang diterima Kalimantan turun menjadi tujuh persen.

"Kalau kita bandingkan dengan pulau-pulau lainnya terjadi suatu ketidakadilan, karena kuota untuk Kalimantan turun sedangkan pulau-pulau lain naik," kata Rudy dalam kesempatan yang sama.

Rudy yang juga Gubernur Kalimantan Selatan ini menuturkan, kuota di Sumatera pada 2011 sebesar 24,22 persen dan pada 2012 naik menjadi 25 persen. Sulawesi terjadi kenaikan kuota dari 7,09 persen menjadi delapan persen, Maluku-Papua kuotanya naik dari 1,86 persen menjadi dua persen.
"Ironisnya, Kalimantan turun dari 7,19 persen menjadi 7 persen," katanya.

Hal ini, lanjutnya, sangat ironis dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan di Kalimantan. Ia mencontohkan, pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kalimantan Selatan tumbuh 15,5 persen. Sedangkan kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan rata-rata naik lima persen per tahun.

Empat Gubernur di Kalimantan telah mengirim surat ke DPR, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, Pertamina, dan Menteri BUMN untuk meminta tambahan seluruh kuota BBM bersubsidi. Rudy meminta, kuota BBM bersubsidi dinaikkan 60 persen dari kuota tujuh persen yang telah ditetapkan BPH Migas.

Seluruh Gubernur se-Kalimantan berinisiatif melakukan pembatasan BBM bersubsidi, namun hal ini dirasa tidak cukup efektif untuk jangka panjang. "Hal ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi terhadap distribusi barang dan jasa," tuturnya.